Menilai Kualitas Kerja Prabowo: Antara Capaian Pemerintah dan Kritik Publik
Memasuki hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penilaian terhadap kinerjanya semakin beragam. Pemerintah dapat menunjukkan sejumlah capaian di bidang ekonomi, investasi, energi, dan program sosial. Namun, pada saat yang sama, berbagai persoalan dalam pelaksanaan kebijakan membuat masyarakat memiliki alasan untuk mempertanyakan kualitas kerja pemerintah.
Karena itu, menilai kinerja Prabowo sebaiknya tidak dilakukan hanya berdasarkan keberhasilan maupun kegagalan tertentu. Kinerja pemerintah perlu dilihat secara menyeluruh: apakah kebijakan yang dibuat benar-benar efektif, apakah anggaran digunakan secara tepat, dan yang paling penting, apakah masyarakat merasakan manfaatnya.
Pertumbuhan Ekonomi Menjadi Salah Satu Capaian
Salah satu indikator positif pemerintahan Prabowo adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I 2026. Pada kuartal II 2026, pertumbuhan berada di angka 5,29 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah juga menempatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja sebagai bagian penting dari strategi pembangunan.
Namun, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti seluruh masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan. Tantangan pemerintah adalah memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan kelas menengah.
Dengan kata lain, keberhasilan ekonomi seharusnya tidak hanya diukur melalui angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto, tetapi juga melalui daya beli, kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan kualitas pelayanan publik.
Program Makan Bergizi Gratis Menjadi Ujian Besar
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Tujuannya sangat penting, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan membantu mengatasi masalah kekurangan gizi.
Masalahnya terletak pada pelaksanaan.
Program dengan skala sangat besar membutuhkan pengawasan yang ketat, sistem distribusi yang baik, standar keamanan makanan, serta pengelolaan anggaran yang transparan. Pada 2026, MBG menghadapi sejumlah persoalan serius, termasuk kasus dugaan korupsi di lembaga yang mengelola program tersebut. Pada Juni 2026, aparat juga menangkap pejabat terkait lembaga pengelola program setelah sebelumnya pejabat tersebut diberhentikan.
Presiden Prabowo sendiri mengakui bahwa pelaksanaan MBG masih menghadapi banyak masalah dan perlu ditertibkan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa gagasan program yang baik belum cukup. Pemerintah juga harus membuktikan kemampuan dalam mengelola program secara profesional.
Persoalan Anggaran Tidak Bisa Diabaikan
Kritik terhadap MBG juga berkaitan dengan besarnya kebutuhan anggaran. Pada 2026, sekitar Rp223 triliun dari anggaran pendidikan dialokasikan untuk program tersebut. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa mulai 2028 pemerintah tidak dapat lagi menggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai MBG dengan cara seperti sebelumnya.
Keputusan tersebut menjadi pengingat bahwa pemerintah harus semakin jelas dalam menentukan sumber pendanaan program prioritas.
Program sosial memang penting, tetapi pembiayaannya harus dilakukan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lainnya. Pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan pelayanan publik juga membutuhkan anggaran yang memadai.
Kualitas pemerintahan pada akhirnya dapat dilihat dari kemampuan menentukan prioritas, bukan sekadar seberapa banyak program yang diluncurkan.
Kepuasan Publik Menjadi Alarm bagi Pemerintah
Salah satu indikator yang patut diperhatikan adalah perubahan tingkat kepuasan masyarakat.
Survei SMRC yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 mencatat 51,1 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan survei November 2025 yang mencatat tingkat kepuasan sebesar 81,2 persen.
Penurunan tersebut tidak otomatis berarti seluruh kebijakan pemerintah gagal. Survei publik dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi, persepsi masyarakat terhadap kebijakan, serta berbagai persoalan yang muncul selama pemerintahan berjalan.
Namun, angka tersebut tetap layak dianggap sebagai sinyal penting.
Ketika kepuasan publik menurun cukup besar, pemerintah perlu melakukan evaluasi. Bukan dengan menyalahkan masyarakat atau pihak yang mengkritik, melainkan dengan melihat apa yang membuat sebagian masyarakat mulai kehilangan kepercayaan.
Energi dan Pengelolaan Sumber Daya Menunjukkan Ambisi Pemerintah
Di sisi lain, pemerintahan Prabowo juga memiliki sejumlah agenda strategis. Pada Agustus 2026, pemerintah meresmikan 14 proyek pembangkit listrik tenaga surya dengan total kapasitas 5,3 gigawatt. Langkah tersebut menjadi bagian dari target peningkatan kapasitas energi surya nasional.
Pemerintah juga mendorong peningkatan kendali nasional terhadap komoditas strategis. Salah satu kebijakan yang diumumkan adalah rencana pembentukan bursa komoditas untuk membantu menentukan harga komoditas strategis seperti nikel, timah, dan emas.
Kebijakan tersebut menunjukkan keinginan pemerintah untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global.
Namun, kebijakan besar seperti ini tetap harus diuji melalui hasil nyata. Pengawasan, efisiensi, kepastian hukum, dan kepercayaan investor menjadi faktor yang tidak kalah penting.
Kritik Bukan Berarti Menolak Pemerintah
Dalam demokrasi, kritik terhadap presiden merupakan bagian dari mekanisme kontrol publik. Kritik tidak seharusnya selalu dianggap sebagai bentuk permusuhan terhadap pemerintah.
Justru kritik dapat menjadi alat untuk menemukan kelemahan sebuah kebijakan.
Pemerintah membutuhkan kritik yang berbasis data, sementara masyarakat juga perlu menghindari kritik yang hanya didasarkan pada kebencian atau informasi yang belum terbukti. Dengan demikian, perdebatan mengenai kinerja Prabowo dapat diarahkan pada substansi: apakah kebijakan pemerintah efektif, transparan, adil, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kesimpulan
Menilai kualitas kerja Prabowo tidak cukup hanya dengan melihat satu indikator. Pemerintah memiliki sejumlah capaian, terutama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi serta agenda energi baru. Namun, pemerintah juga menghadapi persoalan serius dalam pelaksanaan program prioritas, terutama terkait tata kelola MBG, anggaran, dan menurunnya kepuasan sebagian masyarakat.
Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan Prabowo seharusnya bukan sekadar banyaknya program yang diluncurkan atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh kebijakan tersebut meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Jika pemerintah mampu memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan anggaran, merespons kritik secara terbuka, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara lebih merata, maka kepercayaan publik dapat kembali diperkuat.
Pada akhirnya, kualitas seorang pemimpin tidak hanya terlihat dari kemampuannya membuat kebijakan, tetapi juga dari kesediaannya mengakui kekurangan, memperbaiki kesalahan, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Posting Komentar Blogger Facebook